REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Maritim meminta pihak Pelindo II dan Cikarang Dry Port (CDP) berintegrasi untuk melancarkan mekanisme dwelling time. Jika selama ini bongkar muat barang ekspor impor tertumpu pada Tanjung Priok, pemerintah berencana untuk memangkas proses di Tanjung Priok dan melakukan tahap clearance di Cikarang.
Namun, menanggapi rencana pemerintah ini, Direktur Utama CDP, Benny Woenardi, masih enggan berkomentar. Dirinya menilai, persoalan konsep dan mekanisme pihak Kementerian yang akan menjelaskan. "Nanti Pak Menko saja yang menjelaskan," ujar Benny di Kantor Kemenko Maritim, Senin (17/10).
Selama ini CDP sendiri merupakan operator pelabuhan swasta yang memiliki kapasitas sebesar 2 juta tius. Namun, hingga saat ini optimalisasi penggunaan kapasitas hanya mencapai 400.000 tius. Pemerintah meminta CDP untuk meningkatkan kapasitas dengan bekerja sama dengan Pelindo II untuk memangkas tahap dwelling time.
Saat ini destinasi akhir ekspor impor yang menuju ke Cikarang mencapai 65 persen dari total keseluruhan ekspor impor. Rencananya pemerintah akan membuat integrasi antara Tanjung Priok dengan Cikarang dengan membuat kanal yang nantinya bisa dilalui oleh kapal kapal tongkang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
