REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengatakan, tata kelola program Dana Desa harus dilakukan dengan benar agar dapat efektif untuk menurunkan gini ratio atau ketimpangan.

Proyek-proyek dalam skala kecil yang berada di level kabupaten seperti irigasi, dan pembangunan mandi cuci kakus (MCK) punya kecenderungan mampu menurunkan gini ratio ketimbang proyek-proyek besar di level nasional.

"Bukan berarti proyek besar gak boleh, namun kita perlu menyelaraskannya. Dengan demikian harus ada kordinasi antara pusat dan daerah, misalnya untuk infrastruktur," ujar Teguh usai Seminar Indonesian Economic Outlook di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (11/10).

Teguh menjelaskan, keberhasilan program Dana Desa memang belum bisa terlihat karena masih di tahun kedua. Namun, evaluasi dari kebijakan ini harus segera dilakukan misalnya dari sisi distribusi.

Menurut Teguh, semestinya pembagian dana desa tidak dipukul rata namun harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. "Artinya ada indikator yang jelas untuk pemilihan desa yang mendapat dana desa," kata Teguh.

Selain itu, pendampingan yang terkait dengan tata kelola dana tersebut juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, dana yang dialirkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak kepada daerah setempat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika