REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan tetap memprioritaskan pengadaan alutsista, antisipasi terorisme, dan kesiapsiagaan bencana dalam perancangan anggaran tahun depan. Prioritas ketiganya tetap dilakukan meski Kementerian Keuangan mengusulkan adanya pemangkasan anggaran untuk Kemenhan sebesar Rp 2,5 triliun, dari sebelumnya Rp 104,4 triliun menjadi Rp 101,9 triliun.
Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu menyebutkan, penghematan dalam anggaran 2017 tidak akan mengganggu target kinerja kementerian. "Tadi Bu Menkeu (Sri Mulyani) tidak hadir, jadi tidak ada keputusan dan akhirnya ditunda membahas anggaran tahun depan. Karena keputusan hanya dari beliau, tidak bisa diwakilkan," kata Rymizard di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/10).
Ia menyebutkan, prioritas kementerian masih untuk pengadaan dan pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah tua dan melengkapi pesawat tempur dengan sistem persenjataan yang lebih canggih. "Melengkapi misalnya pesawat kurang apa, contohnya bom atau rudal. Jadi tidak ada masalah," ujar dia.
Ryamizard mengatakan, anggaran yang dihemat tidak ditujukan untuk program atau kegiatan yang mendesak. Selain untuk pembaruan persenjataan, Kemenhan juga tetap menganggarkan pencegahaan terorisme dan penanggulangan bencana alam termasuk di perbatasan.
"(Pemotongan anggaran) untuk kegiatan yang tidak mendesak, tapi kalau alat berat mendesak untuk bencana di perbatasan. Untuk perang ke depan belum besar-besaran, apalagi 1-2 tahun tidak ada. Tapi masalah ancaman nyata teroris, bencana alam itu yang didahulukan ," kata Ryamizard.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan bahwa penghematan anggaran bagi Kementerian Pertahanan bersifat penajaman sehingga tak akan mengganggu program prioritas.
"Mudah-mudahan penajaman saja karena masih ada yang belum optimal. Mereka (Kemenhan) tahu mana (belanja) yang harus dikendalikan," kata Askolani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
