REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) M Gunawan Yasni mengatakan, DSN MUI mengusulkan agar margin trading syariah menggunakan akad qard yang tidak membolehkan imbal jasa apapun. Sebab, DSN MUI telah menyatakan margin trading tidak sesuai dengan syariah karena menyangkut unsur bunga di dalamnya.

"Ketika mau ditransformasikan menjadi sesuatu transaksi pembiayaan saham sesuai prinsip syariah, maka yang terpikir oleh kami dan yang mudah diaplikasikan adalah dalam konteks qard," ujar Gunawan di Jakarta, Kamis (5/10).

Menurut Gunawan, dengan menggunakan akad qard maka dapat menaikkan volume transaksi dengan biaya transaksi yang normal. Sementara itu, apabila menggunakan akad murabahah maka objek sahamnya harus jelas. Selain itu, nantinya nama margin trading syariah diubah menjadi pembiayaan saham syariah.

Pembahasan mengenai fatwa ini masih terus dilakukan oleh DSN MUI, pelaku industri, dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gunawan menjelaskan, dari beberapa kali diskusi, industri ada tendensi bahwa apabila pembiayaan saham syariah menggunakan akad qard maka hanya sekadar meningkatkan volume transaksi tanpa ada sebuah hasil yang signifikan. 

Sementara, akad murabahah harus jelas sektor penjualan sahamnya. Gunawan menegaskan, DSN MUI tidak akan mengeluarkan fatwa yang diminta apabila industri tidak bisa membakukannya ke dalam praktek yang benar dan otoritas tidak mengaplikasikannya ke dalam sebuah hukum positif sesuai yang diamanahkan.

"Fatwa kami bukan hanya yang sifatnya syar'an saja tapi juga qanun'an artinya diabsorb oleh otoritas sebagai sebuah landasan hukum yang diterapkan kepada pelaku," kata Gunawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika