REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, penciptaan lapangan pekerjaan dan mendukung ruang gerak perekonomian.
Karena itu, Jokowi meminta kepada para menteri agar kebijakan belanja dalam APBN difokuskan pada peningkatan kualitas.
"Yakni belanja yang produktif dan belanja prioritas. Kemudian memberikan perlindungan sosial mengurangi kemiskinan, ketimpangan," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai belanja APBN di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/9).
Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi salah satu belanja prioritas. Jokowi juga ingin ada penguatan dalam desentralisasi fiskal.
"Kebijakan belanja APBN harus diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal," ujar Jokowi.