REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sudah relatif realistis. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar RAPBN 2017 menjadi kredibel seperti keinginan pemerintah. 

Enny mengatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah terkait keputusan penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) dalam APBN Perubahan 2016. Menurut Enny, penundaan tersebut dapat menjadi beban dalam tahun anggaran berikutnya kalau tidak dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Kalau tidak bisa diselesaikan tahun ini, bisa mengganggu kapasitas keuangan pemerintah. Jadinya, RAPBN 2017 tidak kredibel juga," kata Enny kepada Republika, Rabu (1/9). 

Enny mengatakan, pemerintah seharusnya bersikap tegas terkait DAU. Kalau keuangan pemerintah memang tidak mencukupi, sebaiknya DAU dipangkas saja, bukan hanya ditunda. 

"Intinya, masalah transfer daerah ini sebaiknya diselesaikan tahun ini juga. Jangan dibawa-bawa ke tahun depan," kata Enny. 

Enny juga berharap pemerintah harus mengevaluasi lagi formulasi penundaan DAU. Sebab, kata Enny, banyak pemerintah daerah yang menggantungkan belanja birokrasi seperti pembayaran gaji PNS hanya dengan mengandalkan DAU.  "Masih banyak 'PR' dalam menyusun RAPBN 2017," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika