REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) menyatakan saat ini belum ada rencana perseroan untuk melakukan akuisisi perbankan syariah.
"Saat ini belum ada, untuk tahun 2017 kami belum melihat (rencana) itu," kata Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo di Gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (30/8).
Sebelumnya, terdapat informasi bahwa BRI telah menggandeng sebuah konsultan multinasional untuk melakukan kajian terhadap kinerja sebuah bank syariah, Bank Muamalat. Dihubungi untuk mengkonfirmasi hal tersebut, Haru tidak membantah BRI telah bekerja sama dengan sebuah lembaga audit multinasional untuk mengkaji Muamalat. "Tugas mereka hanya melakukan 'review' tapi tidak mengeluarkan rekomendasi," ujar Haru, melalui telepon, Senin malam.
Haru menolak menjelaskan hasil kajian mengenai Muamalat. Namun disinggung mengenai tindak lanjut BRI mengenai hasil kajian tentang Muamalat, Haru menegaskan "perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan akuisisi".
BRI sudah memiliki anak usaha lini syariah PT Bank BRI Syariah, dengan aset Rp 24,95 triliun per Juni 2016, di samping dua anak usaha lainnya. Informasi mengenai rencana akusisi yang dibantah Haru juga timbul di tengah rencana Kementerian BUMN yang akan membentuk induk usaha (holding) BUMN di sektor jasa keuangan. Holding jasa keuangan tersebut akan menggabungkan enam BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani.