REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 mendatang. Namun hingga 2016 ini capaian bauran pemanfaatan energi baru terbarukan baru 11 persen atau sekitar 11.900 Mega Watt (MW). Artinya, sektor energi baru terbarukan harus mengebut tambahan 30 ribu Mega Watt (MW) dalam sepuluh tahun ke depan untuk memenuhi bauran 23 persen.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Koservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengakui target ini terbilang ambisius. Namun, ia meyakini secara bertahap dengan segala langkah yang telah diambil pemerintah termasuk kemudahan perizinan bisa menggenjot investasi di sektor ini.
"Saat ini dari 23 persen baru 10 sampai 11 persen. Tantangan memang besar, karena itu target ambisius karena selain target pencapaian penyediaan EBT, pada saat yang sama EBT adalah bagian dari janji kami, pembangkitan berbasis EBT," kata Rida dalam sebuah diskusi di Dewan Pers, Ahad (21/8).
Terkait dengan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah, Rida juga menegaskan bahwa proyek-proyek besar dalam EBTKE termasuk program pembangkit listrik 35 ribu MW tidak akan terpengaruh. Alasannya, penghematan anggara bersifat self blocking di mana pihaknya akan mengerem pengeluaran untuk program-prograam nonprioritas yang masih bisa dikejar pengerjaanya pada tahun anggaran selanjutnya.
"Intinya, tujuan pencapaian itu masih tetap berjalan dan tidak terganggu dengan penghematan anggaran," ujar dia.
Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Abadi Purnomo menyebutkan bahwa pemenuhan energ yang tertuang dalam program 35 ribu MW memang sebuah keharusan. termasuk juga di dalamnya adalah pengembangan EBT dan panas bumi untuk mengejar bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen.
"Konservasi harus kita lakukan. Gimana pun juga kita harus educate masyarakat. Konservasi dijalankan bisa hemat 15 persen kebutuhan listrik. Dan EBT masih cukup mahal karena industri belum berkembang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika