REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  -- Proses pembentukan holding atau perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh pemerintah tinggal menunggu finalisasi di tingkat menteri. Menteri BUMN Rini Soemarno menyebutkan persiapan pembentukan holding akan dirampungkan dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini.

Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum pembentukan holding juga masih menunggu penandatanganan oleh beberapa menteri terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Rini menambahkan dalam rencana pembentukan holding BUMN ini, pihaknya menggandeng sejumlah auditor independen termasuk Mandiri Sekuritas dan McKinsey untuk membantu menyiapkan holdingisasi.

"Jadi kita finalkan saja. Tapi Presiden bukan yang tanda tangan. Penandatanganan bukan di ratas. Jadi ada lima (holding), tapi kami juga akan presentasikan holding untuk pangan," kata Rini di kantornya, Jumat (12/8).

Rini juga menegaskan pembentukan holding BUMN tidak akan mengurangi kepemilikan saham negara atas BUMN. Ia menilai pembentukan holding tetap menjaga peran negara untuk turut serta mengelola BUMN secara langsung.

Rini mengatakan sejalan dengan pembentukan holding BUMN, pihaknya mengeluarkan saham seri A (saham negara) di beberapa perusahaan negara atau BUMN. Langkah ini, lanjut Rini, menjadi salah satu upaya agar negara tetap turut serta dalam pengelolaan BUMN.

"Membicarakan tentang aturannya bagaimana prosesnya, apa yang harus dijaga dalam arti untuk menjaga tentunya kita harus ada aturan yang betul-betul menjaga bahwa BUMN itu pengelolaannya tetap negara turut dalam pengelolaan. Jadi kita mengeluarkan yang namanya dan di beberapa tempat di BUMN kita sudah terjadi adanya satu saham seri A," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika