REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan "all out" dalam menyukseskan pelaksanaan program amnesti pajak. Jokowi berjanji akan mengawasi secara langsung pelaksanaan program tersebut.

"Pemerintah akan all out amnesti pajak. Kebijakan ini untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan lainnya," katanya di Bandung, Senin (8/8).

Jokowi juga menegaskan akan mengawasi sendiri untuk menjamin dan kenyamanan bagi para wajib yang akan ikut dalam amnesti pajak.

"Saya punya task force sendiri untuk menjamin kenyamanan bapak-ibu. Yang ikut tax amesty, sudah saya bentuk (task force) dari BPKP, intelijen, untuk mengawasi apakah tidak dilayani dengan baik, mana yang main-main. Awas, karena saya ingin program in berhasil, jangan sampai gagal," tegasnya.

Presiden mengungkapkan Indonesia pernah melakukan amensti pajak pada 1964 dan 1984 namun gagal, di mana 1964 karena ada pemberontakan, sedangkan 1984 karena masalah minyak serta booming sumber daya kayu.

"Sekarang ini momentumnya ada, baik dari dukungan politik serta momentum eksternal, yakni pada 2018 akan adanya keterbukaan informasi antar bank, antarnegara akan dibuka," ujarnya.

Dengan momentum tersebut, kata Presiden, tidak ada yang bisa menyembunyikan hartanya karena semua lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri sudah terbuka.

"Jadi bapak ibu yang punya deposito di luar terbuka, ini tax amnesty terakhir, karena sudah buka-bukaan nanti antar negara. Sebelum dibuka penuh saja saya sudah kantongi dulu. Jadi terakhir pelaksanaan tax amesty," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika