REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta kabupaten/kota yang belum mempunyai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera membentuknya karena penting untuk memantau dan mengendalikan laju inflasi di daerah.
"Ada beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki, ini segera dibentuk. Penting sekali. Di situ ada kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia (BI)," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8).
Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kalau inflasi lebih tinggi tidak ada artinya karena ada kerugian di situ. "Pertumbuhan ekonomi penting, tapi inflasi juga sangat penting. Dan saya sangat senang setiap tahun ada kesadaran kita semua bahwa inflasi harus dikendalikan," ujarnya.
Jokowi mengaku bahwa setiap pagi selalu memperhatikan angka-angka yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. "Setiap hari, setiap pagi, makanan sehari-hari saya adalah melihat angka baik, angka pertumbuhan ekonomi maupun inflasi," katanya.
Jokowi meminta para kepala daerah menjaga tingkat inflasi sehingga target plus minus 3,5 persen pada tahun ini tercapai dan diharapkan turun hingga dibawah dua persen. "Kalau bapak ibu gubernur, bupati wali kota bisa melakukan ini, rampung kita. Katakan bisa ditekan di bawah dua persen, terus pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, artinya rakyat punya uang dan belanja mudah. Inilah pekerjaan besar yang harus kita lakukan," tutur Presiden.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengungkapkan sudah 90 persen daerah telah memiliki TPID, yaitu 34 provinsi dan 455 kabupaten/kota dari 514 total kabupaten/kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
