REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- ‎Sri Mulyani Indrawati kembali duduk sebagai Menteri Keuangan setelah sempat meninggalkan Indonesia dan menjadi bagian dari Bank Dunia. Ani, sapaan akrabnya menggantikan Bambang Brodjonegoro yang pindah menjadi kepala Bappenas.

Mulyani menjelaskan, dirinya sudah mempersiapkan sejumlah prioritas yang akan dilakukan setelah duduk sebagai Menteri Keuangan.‎ Dua prioritas yang akan dijalankan Mulyani adalah persoalan APBN 2016 dan Program Tax Amnesty.

"Saya rasa yang paling penting sekarang koordinasi di dalam keseluruhan APBN dari sisi perencanaan penganggaran dengan Kementerian dan Lembaga (K/L)," ujar Ani di kantornya, Rabu (27/7).

Menurut Mulyani, APBN menjadi instrumen untuk stimulasi ekonomi sekaligus perbaikan pondasi perekonomian Indonesia, maka harus dipetakan secara detil dari sisi pembiayaan dan belanja. Sehingga kerja sama bersama Bappenas, DPR serta K/L adalah hal yang mutlak.

APNB, lanjut Mulyani harus dibuat sinkron dan harmonis bersama K/L agar semua anggaran yang dikucurkan bisa mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Kebijakan fiskal juga harus disejalankan dengan kebijakan moneter sehingga bisa berjalan lebih maksimal.

Kebijakan khusus tax amnesty juga akan menjadi perhatian serius Mulyani. Dia juga akan melihat apa yang sudah disepakati dan target apa yang sudah ditetapkan saat membuat undang-undang tax amnesty. Mulyani juga memastikan bahwa tax amnesty‎ tidak akan berdisi sendiri tapi menjadi bagian dari keseluruhan kebijakan fiskal dan masuk pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya akan lihat secara hati-hati dan perencanaan dari berbagai kebijakan yang sudah dibuat. Saya akan melihat dan diskusi dengan seluruh Eselon I untuk lihat prioritas utama dan mana yang harus diperbaiki," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika