Kamis 23 Jun 2016 19:48 WIB

BSM Targetkan Kualitas Aset Membaik

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Dwi Murdaningsih
Warga menukarkan uang pecahan kecil di mobil kas kelilinga Bank Syariah Mandiri (BSM) di IRTI Monas, Jakarta, Senin (20/6).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Warga menukarkan uang pecahan kecil di mobil kas kelilinga Bank Syariah Mandiri (BSM) di IRTI Monas, Jakarta, Senin (20/6).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- BSM menargetkan kualitas aset bisa terus membaik. BSM sendiri fokus para performa lima produk unggulannya. Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengakui hingga saat ini tekanan memang ekonomi masih terasa. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF)  gross BSM saat ini 6,2 persen, dengan NPF nett 4,2 persen.

"NPF nett masih terjaga dan sejauh ini kami masih bisa mengatasi sendiri," ungkap Agus dalam silaturahim BSM dengan media di Kantor BSM beberapa waktu lalu.

Selain menjaga di lima produk unggulan agar tetap memiliki performa bagus, BSM juga fokus membenahi lini bisnis yang ada. Agus mengakui BSM masih berjuang membenahi bisnis di segmen korporasi.

NPF pembiayaan mikro sudah di bawah 3,4 persen dan menunjukkan pertumbuhan agreasif dengan kualitas terjaga.

Agus mengungkapkan, konsolidasi BSM sudah berlangsung sejak 2014, lebih dulu dari konsolidasi industri. Proses ini masih berlanjut, namun BSM juga memiliki tanggung jawab menjaga industri tetap baik.

Di sisi likuiditas, kata dia, BSM tetap bisa tumbuh. Ekses likuiditas yang ada BSM tempatkan di SBSN hingga lebih dari Rp 12 triliun. Per Mei 2016, likuiditas memang sempat turun karena dana setoran haji ditarik untuk pelunasan biaya ibadah haji oleh Kementerian Agama. Meksi begitu, Agus meyakinkan kondisi likuiditas BSM masih baik.

Direktur Keuangan dan Strategi BSM Agus Dwi Handaya mengatakan, semoga di akhir semester satu 2016 NPF BSM bisa kembali seperti posisi Desember 2015. Dalam rencana bisnis bank (RBB), NPF yang ditargetkan memang belum di bawah lima persen, tapi 5,45 persen. Karena itu, BSM sangat berharapa ada kebijakan yang mengakui penempatan dana di sukuk berbasis proyek (PBS) milik pemerintah bisa dianggap pembiayaan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement