REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Arab Saudi berencana menaikkan tiga kali lipat penerimaan negara dari bidang bukan minyak dan mengurangi gaji pegawai negeri dalam lima tahun ke depan, kata sejumlah menteri negara tersebut pada Senin (6/6).
Para menteri itu menyebut rencana tersebut sebagai reformasi yang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak dan membangun masa depan lebih berkelanjutan. Reformasi itu diberi nama Rencana Transformasi Nasional (NTP), dengan tujuan menggenjot penerimaan bukan minyak hingga 530 miliar riyal atau sekitar 1,410 triliun rupiah pada 2020, dan menciptakan 450 ribu lowongan kerja nonpemerintah.
NTP adalah reformasi ekonomi yang menetapkan sejumlah indikator prestasi bagi menteri dan pejabat lembaga negara. Reformasi tersebut membutuhkan dana 270 miliar, kata dokumen NTP, yang diterima wartawan.
Menteri Dalam Negeri Mohammed al-Sheikh mengatakan, dana tersebut tidak akan banyak memengaruhi rencana belanja pemerintah. Dia menambahkan, sektor swasta akan menyumbang 300 milyar riyal untuk reformasi tersebut.
NTP merupakan bagian dari rencana jangka panjang Arab Saudi yang dikenal dengan nama Visi 2030, bertujuan merombak aspek ekonomi dan masyarakat di tengah menurunnya penerimaan dari sektor minyak dan populasi yang semakin besar.
Keuangan eksportir minyak terbesar di dunia itu tengah terpukul keras sejak pertengahan 2014 akibat rendahnya harga minyak. Tahun lalu, defisit di Arab Saudi mencapai 100 miliar dolar AS. Dalam Visi 2030, penerimaan negara dari sektor nonminyak diharapkan muncul dari penerapan pajak pertambahan nilai, pajak dosa untuk minuman dan tembakau, serta biaya lain yang menyasar sektor swasta.
Al-Sheikh menyatakan tidak berencana menerapkan pajak pendapatan bagi warga. Menurut dokumen NTP, pemerintah juga akan mengurangi gaji para pegawai negeri sehingga proporsinya menjadi 40 persen dari keseluruhan anggaran negara pada 2020 mendatang.
NTP juga akan mengurangi subsidi listrik dan air menjadi 200 miliar riyal. Dalam hal energi, Arab Saudi akan membangun pembangkit listrik energi terbarukan berkapasitas 3,5 gigawatt pada 2020. Selain itu, pemerintah mengalokasikan 300 juta riyal untuk mengidentifikasi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
Unsur selanjutnya dari Visi 2030, yang tidak termasuk dalam NTP, adalah privatisasi perusahaan minyak negara Aramco.
Ikuti Whatsapp Channel Republika