REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mendata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam program Sensus Ekonomi 2016. JK mengatakan,  Sensus Ekonomi Nasional yang diselenggarakan selama bulan Mei ini dilakukan guna mendata ekonomi nasional yang terbaru. 

"Karena itu penting data itu untuk melihat kemajuan dan perencanaan ke depan. Dan juga mengetahui per daerah apa kegiatan-kegitan ekonomi yang telah dijalankan dan apa yang dibutuhkan lagi, serta apa yang dicapai," kata JK di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (27/5). 

JK menyampaikan, saat ini data merupakan hal yang sangat penting guna merancang perencanaan dan evaluasi yang benar. Dalam pendataan sensus ekonomi ini, ia menyebut tak mendapat pertanyaan terkait pajak."Hanya tentang fisik sebenarnya. Lebih pada fisiknya. Bahwa benarkah disini ada perusahaan? Kalau tidak ada sudah. Atau usahanya apa? Berapa pegawainya?," jelas JK.

Karena itu, ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengikuti sensus ekonomi. "Tapi juga kalau memang tidak mendaftar, ya kemudian nanti di daftar soal usaha itu agar lebih terjamin secara hukum," tambah dia.

Sementara itu, Kepala BPS Suryamin menyampaikan pendataan terhadap Wapres JK merupakan rangkaian dari pendataan program Sensus Ekonomi 2016 yang diselenggarakan sejak 1-31 Mei.Menurut dia, dalam pendataan ini, BPS mendata semua usaha atau bisnis baik yang dilakukan di tempat tinggal tetap maupun tidak tetap. 

"Kemudian juga di rumah tangga-rumah tangga, di kaki lima, pedagang keliling dan usaha online," kata Suryamin. Ia menyampaikan, pendataan usaha ini penting dilakukan untuk mendapatkan data jumlah usaha ekonomi di luar sektor pertanian. Ia menyebut, pada sensus ekonomi 2006, BPS mencatat terdapat 22,6 juta usaha. Jumlah inipun akan berubah seiring perkembangan teknologi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika