REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk membentuk tim Task Force paket kebijakan ekonomi. Tim ini dibentuk untuk mengawal realisasi paket kebijakan yang telah dikeluarkan.

Jokowi mengatakan, tim Task Force ini tidak hanya mengawal implementasi paket kebijakan di pemerintah pusat, tapi juga ke daerah.

"Mengawal sampai betul-betul berjalan. Task Force ini berada di bawah Presiden," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi paket kebijakan ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5).

Jokowi menegaskan, realisasi paket kebijakan harus terus dikawal. Jokowi tidak ingin regulasi-regulasi yang sudah diselesaikan dalam paket kebijakan, tidak diimplementasikan.

"Kalau tidak dikawal, nanti ada hambatan-hambatan di lapangan," ujarnya.

Pemerintah sampai saat ini sudah mengeluarkan 12 paket kebijakan. ‎ Paket kebijakan jilid I diumumkan pada September 2015. Paket tersebut beberapa diantaranya mengatur mengenai penguatan pembiayaan ekspor nasional,  kebijakan pengembangan kawasan industri, stabilitas harga komoditas pangan, hingga pemberian raskin ke-13 dan ke-14.

Sedangkan paket terakhir atau paket jilid 12 dikeluarkan pada Kamis (28/4/2016). Paket yang diumumkan langsung oleh Jokowi tersebut menyasar kemudahan berusaha bagi para pelaku UMKM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika