REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Presiden berencana menghapus beras untuk masyarakat miskin (Raskin) alias Beras Sejahtera pada 2017. Rencana penghapusan khususnya berlaku untuk masyarakat miskin di kalangan perkotaan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memunculkan Voucher Pangan.
"Voucher Pangan ini nantinya bukan hanya digunakan untuk membeli beras, tapi juga untuk membeli telur," kata Deputi III Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari dalam acara Diskusi Bincang-Bincang Agribisnis (BBA), Rabu (18/5). Voucer, lanjut Denni, berisi uang dalam nominal tertentu yang disalurkan per bulan. Ini akan ditujukan pada 15,5 juta rumah tangga sasaran.
Ketika memiliki voucher, masyarakat miskin akan mampu membeli beras dan telur sesuai harga pasar yang dijual di pasar-pasar tradisional dan warung eceran. Syaratnya, warung-warung tersebut telah terintegrasi dengan voucher. "Kita harap nantinya banyak warung dan pedagang yang berpartisipasi," kata Denni.
Saat ini, payung hukum terkait Voucher Pangan tengah disusun berupa Keputusan Presiden (Keppres) bernama Percepatan Penyelenggaraan Program Bantuan Pangan. Keppres nantinya diterjemahkan dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Anggotanya yakni kementerian koordinator dan teknis terkait pangan.
Keppres ditargetkan rampung pada Mei 2016. Selanjutnya akan dilakukan beragam persiapan agar pelaksanaan voucher dan penghapusan raskin diberlakukan di 2017 untuk di kawasan perkotaan. Selanjutnya, pada 2018 akan diberlakukan pemberian Voucher Pangan di wilayah kabupaten.
Tujuan utama Voucher Pangan yakni memberikan akses nutrisi yang seimbang. Masyarakat, lanjut Denni, jangan sampai hanya mengonsumsi karbohidrat saja, tapi juga bisa mengakses protein melalui telur. Masyarakat akan memiliki kendali atas pangan apa yang dia beli berdasarkan waktu dan lokasinya.
Asupan protein sangat penting untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Ia menyebut, sebanyak 80 persen pembentukan otak bayi tergantung dari kualitas asupan pangan di rahim ibunya. Indonesia seharusnya semakin sehat dan cerdas rakyatnya dalam jangka waktu yang panjang.
Voucher nantinya akan membuat negara tidak melulu mengandalkan BUMN dalam melaksanakan ketersediaan dan ketahanan pangan. Sebaliknya, keberadaan pedagang eceran dan warungan akan semakin terbantu dan berkembang. Saat ini, besaran uang yang akan dimasukkan ke dalam voucher masih dirumuskan oleh Kantor Staf Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika