REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kebutuhan tambahan listrik 35 ribu megawatt yang harus dipenuhi PT PLN (Persero) dalam beberapa tahun kedepan, telah mendorong BUMN energi tersebut untuk merekrut karyawan baru. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) baru selain akan menggantikan karyawan PLN yang pensiun juga untuk menjawab tantangan kebutuhan listrik masa mendatang yang terus meningkat.
Menurut Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Muhammad Ali, pihaknya untuk pertama kali mengadakan penerimaan karyawan baru dengan menggunakan sistem computer adaptive test (CAT) atau tes adaptif PLN. Pihaknya membutuhkan 5558 karyawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.
Jumlah karyawan sebanyak itu akan menggantikan karyawan pensiun yang tiap tahun jumlahnya mencapai sekitar 2000 orang. "Kebutuhan kita lima ribu lebih soalnya kerja dua kali lipat," katanya di sela tes penerimaan karyawan di Politeknik Bandung, Jumat (27/4).
Menurutnya, sistem CAT itu semula hanya diperuntukkan bagi kebutuhan internal jabatan di PLN. Namun dalam perkembanganya sistem yang mengadopsi dari Cambridge, Inggris ini dikembangkan untuk merekrut karyawan baru agar memperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Sistem ini sangat efektif untuk mengetahui potensi karyawan sejak awal," kata Ali.
Apalagi sistem rotasi karyawan atau jabatan dilakukan dalam waktu yang tidak lama, sehingga dibutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan cepat dan siap menjalankan tugas barunya. " Kita harus cari source yang bagus," katanya.
Ribuan lulusan berbagai perguruan tinggi ternama telah mendaftarkan diri untuk mengikuti tes tersebut. Mereka yang mengikui ujian masuk memiliki beragam disiplin ilmu mulai dari program diploma 3 hingga pascasarjana. Tes penerimaan di Bandung 1466 orang dilakukan dalam lima gelombang sampai Jumat.
Ali juga menyebutkan, pihaknya juga telah melakukan pengembangan kemampuan SDM di PLN dengan mengikuti berbagai pelatihan di sejumlah negara guna mengikuti perkembangan masalah kelistrikan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika