REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Rainier Haryanto mengatakan proyek pembangunan kilang minyak di Bontang Kalimantan Timur ditargetkan akan dimulai pada 2022 mendatang. Pemerintah, kata Rainier masih mempersiapkan segala sesuatunya agar tak ada lagi yang menghalangi pembangunan kilang tersebut.
“Targetnya sudah ditetapkan mungkin 2021 atau 2022 Bapak Presiden (Joko Widodo) maunya itu sudah mulai dibangun,” kata Rainier, di Balikpapan, Rabu (20/4).
Sebelumnya pembangunan kilang minyak di Bontang ini sempat terganjal akibat persoalan perizinan terkait Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang sempat tertahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertamahan Nasional (BPN). Karena lokasi tmpat kilang tersebut akan dibangun sebagian wilayahnya itu merupakan kawasan mangrove.
Tapi sekarang rencana pembangunan kilang minyak Bontang kata Rainier sudah tak ada lagi persoalan yang berarti. Persoalan lahan yang sebelumnya mengganjal sudah mulai terselesaikan. Sekitar 100 hektare dari 500 hektar lahan untuk pembangunan kilang minyak Bontang tersebut sudah bersertifikat. Sementara, 400 lainnya yang belum bersertifikat juga merupakan tanah milik PT Badak NGL, salah satu anak perusahaan Pertamina.
Mengenai lahan milik PT Badak NGL ini disebut Rainier juga sudah dibicarakan dengan pihak-pihak terkait tentang proses pengalihan aset. Dengan begitu, kata pemerintah dalam juga akan memulai memberikan gambaran tentang rencana pelelangan tender untuk membangun kilang minyak Bontang ini.
Pihaknya kata Rainier juga akan mulai melakukan market sounding untuk mengundang minat dari para calon-calon investor dari pihak swasta.
“Pada sekitar Februari lalu (Proyek Kilang Bontang) sudah diputuskan sebagai proyek KPPIP. Sekarang sedang dilakukan market sounding lagi terhadap beberapa pihak swasta yang akan diundang masuk sebagai investornya,” ucap Raniner.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
