REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku sudah membahas soal tenaga kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri pada pembangunan Blok Masela yang telah diputuskan dilakukan di darat (onshore).

"Tadi memang kita bahas juga kasus seperti Masela. Sebetulnya yang terjadi ini kan perubahan paradigma mengelola sumber daya alam. Biasanya tuh sedot ekspor, sedot ikan ekspor, sedot gas ekspor LNG. Kita enggak mau lagi model pengelolaan sumber daya alam seperti itu. Tapi ingin supaya nilai tambahnya lebih besar," ujarnya dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri di Kantor Kemenko Maritim, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Untuk itu, harus membangun tidak hanya industri untuk LNG, tapi sebagian dari gasnya juga dibikin untuk membangun industri pupuk. 

Rizal menerangkan, dari segi ekonomi sebenarnya sederhana, kalau hanya ekspor LNG Indonesia setahunnya hanya dapat 2,5 miliar Dolar AS, namun kalau kita ekspor juga produk petrokimia, satu tahunnya dapat 6,5 miliar dolar AS. Hal ini belum termasuk multiplier effect tidak langsung, seperti warga sekitar membangun restoran, sewa taksi, atau sepeda motor, yang ia perkirakan totalnya hampir mencapai 8 miliar dolar AS.

"Jadi jelas pilihannya, kalau hanya ekspor LNG di laut dapatnya hanya 2,5 miliar dolar AS. Tapi kalau kita kembangkan jadi industri pupuk, petrokimia, multiplier effectnya hampir 8 miliar dolar AS per tahun. Itulah kenapa Presiden memutuskan untuk di darat, karena kita ingin bikin kota Balikpapan baru dalam 5 sampai 10 tahun," lanjutnya.

Oleh karenanya, lanjut Rizal, harus disiapkan sumber dayanya. Kalau pembangunan Blok Masela menjadi industri terintegrasi diperkirakan mampu menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja di berbagai bidang. 

"Nah tentu ada kualifikasinya seperti apa. Sebagian disiapkan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, sebagian disiapkan dengan universitas dan politeknik," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika