REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan jumlah penyusutan karyawan yang dilakukan oleh salah satu raksasa migas dari AS, Chevron Indonesia, sudah lebih dari 750 orang. Hanya saja, SKK Migas menolak menyebut bahwa penyusutan ini berbentuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro menjelaskan, tahap satu penyusutan karyawan dilakukan melalui early retirement atau pensiun dini. Lantas tahap kedua ada seleksi di mana sebagian sudah tidak lulus tes. Pada intinya, kata Elan, Chevron ingin merampingkan jumlah karyawan yang ada.

"Organisasinya dia kecilin, ada sebagian nggak lulus tes. Sebagian dia tawarkan, tetap harus mutual juga. Masing-masing harus setuju. Dari tahap satu dan tahap dua itu udah lumayan. Lebih dari setengah yang ditargetkan mereka," kata Elan di kantornya, Jakarta, Senin (17/4).

Bagi yang masih mendapat kesempatan untuk kerja, ujar Elan, mereka akan menghadapi tantangan berupa sepinya beban kerja yang dihadapi. Kondisi ini bisa membawa pekerja yang tersisa lantas berpikir ulang apakah lebih baik melanjutkan pekerjaan atau mundur.

"Sisanya kan kuat-kuatan aja. Mungkin yang masih kerja kan punya posisi. Mungkin sampe saat ini belum bisa di PHK. Tapi lama-lama kan mereka akan "aduh kok nggak ada kerjaan sih, makan gaji buta". Jadi voluntary, toh kan dapet sweetener. Dapet kelebihan," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi terkini dari pihak Chevron. Sebelumnya, Senior Vice President, Policy, Government, and Public Affairs Chevron Indonesia, Yanto Sianipar mengatakan, perusahaan migas itu kini tengah melakukan kajian terhadap semua model bisnis dan operasi.

"Latar belakangnya bukan hanya karena harga minyak yang rendah, melainkan sejak tahun lalu kami sudah melakukan tinjauan terhadap bisnis dan operasi di lapangan," katanya.

Baca juga: Chevron Temui JK Bahas Proyek IDD di Selat Makassar

Ikuti Whatsapp Channel Republika