REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Thomas Lembong meminta agar petani dan pedagang bawang merah di Brebes untuk memanfaatkan Sistem Informasi Bawang Merah. Sistem ini menyajikan berbagai informasi mulai dari harga, stok, dan distribusi bawang merah.
"Sistem aplikasi online ini dapat membantu ekonomi rakyat di era ekonomi digital," ujar Thomas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4).
Menurut Thomas, Brebes merupakan salah satu sentra produksi bawang merah nasional. Sistem ini secara spesifik diperuntukkan bagi wilayah Kabupaten Brebes guna memantau komoditas bawang merah. Sistem tersebut juga memantau pelaporan rencana tanam dan realisasi panen bawang merah di 11 Kecamatan di Brebes, serta pasokan harian bawang merah asal Brebes di 10 pasar induk utama.
Thomas menambahkan, sepuluh pasar induk tersebut yaitu Pasar Caringin, Pasar Induk Cibitung, Pasar Induk Tanah Tinggi, Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Johar, Pasar Lima, Pasar Jakabaring, Pasar Pembangunan, Pasar Metro, serta Pasar Besar. Sampai saat ini Sistem Informasi Bawang Merah Brebes telah diakses rata-rata sebanyak 50 orang per hari atau sebanyak 700 orang petani dan pedagang perantara. Selain Brebes, pemerintah juga mengembangkan sistem ini untuk Kabupaten Probolinggo.
Thomas menjelaskan, selain bawang merah, Kementerian Perdagangan juga mengembangkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem ini untuk memantau 14 komoditas bahan pokok.
"Melalui SP2KP, masyarakat dapat memantau harga dan berbagai informasi tentang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, daging, dan telur pada tingkat nasional," kata Thomas.
Pemantauan harga dilakukan secara harian menggunakan data real time di 165 pasar rakyat di 34 provinsi dan 48 kabupaten/kota melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Pengelola Pasar, dan instansi terkait. Selain informasi harga bahan pokok, SP2KP juga menyajikan data profil komoditas, neraca komoditas, pola distribusi, iklim dan cuaca, pemangku kepentingan, kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, faktor pembentuk harga, serta kebijakan terkait.
Thomas menjelaskan, SP2KP juga menyajikan indikator-indikator untuk mengukur kestabilan harga, dan disparitas harga bahan pokok yang wajar antarwilayah, serta mendeteksi secara dini dan memberikan notifikasi kepada pengambil kebijakan terkait dengan potensi kejadian gejolak harga.