REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam menilai, Indonesia sudah cukup siap untuk menerapkan program pengampunan pajak. Karena itu, dia pun yakin program pengampunan pajak akan berhasil apabila dilaksanakan.
Darussalam mengakui ada beberapa negara yang terbilang gagal ketika menerapkan pengampunan pajak. Dia menjelaskan kegagalan itu karena tidak adanya kesiapan administrasi pajak, terutama pengelolaan data informasi yang didapat dari program pengampunan pajak. Sehingga, negara tersebut tidak dapat mengawasi perilaku kepatuhan wajib pajak.
Menurut Darussalam, kondisi tersebut berbeda dengan momentum yang dimiliki pemerintah Indonesia saat akan menerapkan pengampunan pajak. "Indonesia sudah sepakat ikut dalam program pertukaran informasi keuangan internasional secara otomatis yang diterapkan paling lambat 2018," kata Darussalam, JUmat (1/4).
Program yang dinamakan Automatic Exchange of Information (AEoI) tersebut akan sangat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses transaksi-transaksi wajib pajak Indonesia di perbankan luar negeri. Wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pencocokan data.
Selain itu, di lingkup domestik, pemerintah sudah menyiapkan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dalam revisi tersebut, direncanakan ada ketentuan pembukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan. Saat ini, pembukaan informasi rekening bank hanya bisa dilakukan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan dan penyidikan.
"Kemudian pada 2018 nanti, Direktorat Jenderal Pajak juga akan berubah menjadi Badan Penerimaan Pajak. Hal ini akan menambah kewenangan dalam administrasi pengawasan," ucap Darussalam.
Baca: 40 Tahun Apple, Ini Metamorfosisnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika