REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan Indonesia sepatutnya mencontoh sistem perekonomian syariah di Malaysia yang mampu memberdayakan ekonomi kelas menengah dan bawah.

"Indonesia perlu seperti itu agar tidak ada kesenjangan kesejahteraan, karena kesenjangan itu akan melahirkan konflik," kata Din saat ditemui usai memimpin Rapat Pleno ke-6 Wantim MUI bertajuk "Strategi Pembangkitan Perekonomian Umat" di Jakarta, Rabu (23/3).

Dia mengatakan pihaknya menyambut baik mengenai usulan dari anggota Wantim MUI soal perlunya Indonesia menggencarkan pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih masif, seperti di Malaysia. Sistem ekonomi ini, katanya, terbukti berhasil di Malaysia yang mayoritas masyarakatnya merupakan Muslim, sebagaimana kondisi sosial penduduk Indonesia.

Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad, kata dia, pernah sukses membangkitkan perekonomian warga Melayu dengan kebijakan-kebijakannya yang menumbuhkan ekonomi pribumi dan hal itu bisa menjadi panutan bagi Indonesia. Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan sistem pembangunan ekonomi sejak Orde Baru hingga saat ini masih kurang berpihak kepada kepentingan umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia.

Sejauh ini, katanya, kelompok mayoritas ini kerap dirugikan secara ekonomi dan berada di posisi pinggiran, terpuruk dan terpojok oleh kekuatan ekonomi besar di luar umat Islam. Untuk itu, kata Din, perlu ada keberpihakan dan ekonomi berkeadilan sebagaimana amanat konstitusi. Salah satu penerapannya adalah harus ada Undang-undang Sistem Perekonomian Nasional merujuk pada amar UUD 1945 pasal 33.

"Kalau negara berpihak kepada umat Islam, maka otomatis berpihak kepada rakyat dan keseluruhan. Kalau negara terlalu membuka diri untuk kapitalisme global maka akan semakin memunculkan konglomerat atau pengusaha besar yang nantinya kurang meneteskan manfaat ekonomi ke lapisan bawah," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika