REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diluncurkan setahun lalu dinilai perlu dibenahi dari sasaran layanan. Sebab, berdasarkan data OJK disebutkan dari sebanyak 60.805 agen pada tahun 2015, sebanyak 76 persen agen berada di Pulau Jawa.
Sementara daerah terbelakang yang berada di kawasan Indonesia Timur masih minim yakni hanya 10 persen dengan rincian lima persen di Sulawesi, tiga persen di Kalimantan, dua persen di kawasan Nusa Tengara.
"Kalau bisa perbankan yang membuka layanan itu harus difokuskan kepada daerah tertinggal," kata Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto dalam diskusi bertajuk " Setahun Laku Pandai antara Harapan dan Kenyataan" di Jakarta, Selasa (22/3).
Menurutnya hal itu berdasarkan latar belakang Laku Pandai oleh POJK No 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai, bahwa sebanyak 183 Kabupaten dari 410 kabupaten/kota merupakan daerah tertinggal dan sebagian besar berada di kawasan timur.
Hal ini bertentangan dengan aturan yang mengharuskan kawasan tinggal agen Laku Pandai harus terdapat kantor cabang bank. "Sehingga OJK perlu merelaksasi aturan tersebut," ujarnya.
Menurut Kepala Departemen Pengawasan Bank III OJK, Teguh Supangkat, bahwa sementara ini peraturan tentang Laku Pandai masih mengharuskan adanya kantor cabang Bank di wilayah agen.
"Hal itu untuk pembinaan si agen," katanya.
Menurut Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah mengatakan, program Laku Pandai sebenarnya dapat menjadi penyeimbang dari rencana perbankan yang akan meningkatkan pendapatan berbasis layanan (fee based income). Sebab, menurutnya layanan ini 19 persen lebih murah ketimbang layanan bank konvensional.
"Bagi perbankan akan sangat menekan biaya operasional teruatama dalam melayani nasabah kelas menengah bawah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
