REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam acara peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi OJK, JK pun menekankan agar lembaga keuangan turut mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat sehingga dapat tercipta kemakmuran yang adil.
"Sejauh mana pertumbuhan dicapai, barulah itu dapat menjalankan suatu misinya atau tidak. Karena itu negara selalu mengukur keberhasilan. Tiap hari kita rapat pertumbuhan, dan sejauh mana tingkat lapangan kerja, pengangguran, atau kemiskinan," kata JK saat meresmikan peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) di Jakarta, Selasa (15/3).
Menurut JK, sistem keuangan yang inklusif atau tidak mempunyai batas dan dapat mencapai level ke bawah dapat mengatasi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Terlebih, kata JK, setelah krisis 1988 hanya satu persen masyarakat Indonesia yang menguasai aset negara. Sedangkan, 90 persen masyarakat lainnya perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat mencapai kesejahteraan.
"Kita baru beberapa bulan lalu keluarkan survei, satu persen menguasai 50 persen aset bangsa. Artinya diperlukan suatu langkah pemerataan. Bagaimana kita semua perekonomian, industri, perdagangan harus mencapai itu," kata dia.
JK juga mengatakan lembaga keuangan haruslah beroperasi berdasarkan pemerataan dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang paling bawah. Dahulu, kata JK, Indonesia telah memiliki lembaga keuangan mikro seperti Kumpedes dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun, lembaga keuangan tersebut memiliki sistem yang kurang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yakni dengan menetapkan bunga yang cukup tinggi.
Sehingga, para pengusaha kecil justru mendapatkan bunga yang lebih tinggi daripada para pengusaha besar. "Selalu dasar berpikirnya keliru, selalu ambil berpikir rentenir," kata JK.
Pemerintah pun, kata dia, harus mengubah sistem lembaga keuangan menjadi lebih adil. Sistem tersebut haruslah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bunga yang lebih kecil kepada masyarakat bawah.
JK mengatakan, untuk mencapai pemerataan dan kemakmuran, pemerintah harus menjalankan dua langkah penting. Keduanya yakni mendorong masyarakat kelas atas untuk membayar pajak dengan baik, serta mendorong masyarakat menengah untuk maju dan membantu masyarakat bawah.
Dalam keadaan ekonomi yang tengah melambat saat ini, JK menilai justru membutuhkan pondasi yang kuat yakni rakyat harus bekerja. Ia menceritakan, saat terjadi krisis 1998 yang mengakibatkan penurunan ekonomi, industri kecil atau usaha kecillah yang dapat membantu dan menghidupi masyarakat bawah.
Sebab itu, pemerintah dan lembaga keuangan harus bersama-sama memberikan keadilan kepada masyarakat. Hal itu dapat dicapai dengan memberikan pelayanan yang baik serta memberikan bunga yang lebih rendah kepada pengusaha kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
