REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai ada dua aspek penting yang harus dibangun agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Endah Murniningtyas mengatakan, aspek yang pertama yakni aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman, yang menjadi aset andalan pengembangan dan pembangunan Poros Maritim. Sementara, aspek kedua yaitu aspek tata kelola, yang akan menentukan bagaimana komponen pertama tersebut dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.
"Dua hal di atas yang kemudian secara integratif penting untuk dikelola sebagai domain Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia," ujar Endah dalam pernyataan resmi, Selasa (8/3).
Saat ini kontribusi sektor kelautan dan kemaritiman baru sekitar 11,8 persen dari total PDB, yang ditargetkan akan meningkat menjadi 20 persen pada 2020. Menurut Endah, aspek pembangunan kemaritiman menuju Poros Maritim Dunia mencakup berbagai hal dan isu yang kompleks.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah memulai yang konkrit dan diawali dengan penegasan kedaulatan, pengembangan konektivitas laut, pengembangan regional, penguatan aspek-aspek yang menjadi core ekonomi, penguasaan teknologi dan penataan kelembagaan yang tepat menyongsong visi Poros Maritim Dunia.
"Untuk mewujudkan hal di atas, dibutuhkan transformasi yang menyangkut cara pandang atau paradigma, ekonomi kelautan, dan juga tata kelola," kata Endah.
Endah mengatakan bahwa sesuai dengan Pidato Presiden pada saat pelantikan di depan Sidang MPR tahun 2014, menyatakan bahwa Indonesia harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Laut dan kemaritiman sekarang ini ditempatkan sebagai prioritas untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim," kata Endah.
Poros maritim memiliki lima pilar utama, yaitu membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumberdaya laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Selain itu, FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan aspek-aspek utama dalam pengembangan Poros Maritim, memetakan tantangan utama di setiap sektor yang terkait dengan persoalan kemaritiman, menyusun rancang bangun dan agenda pembangunan di setiap sektor untuk mendukung Poros Maritim, serta menyusun kerangka kerja pengembangan Indonesia sebagai Poros Maritim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika