REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Penasihat senior Presiden Joko Widodo untuk urusan Papua, Michael Manufandu, memandang pemilihan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) memiliki kriteria yang tinggi. Kriteria yang tinggi itu salah satu alasan sehingga sulit untuk menempatkan orang asli Papua di dalamnya.

"Pengalaman kita, dari berbagai macam organisasi, dari organisasi unit yang kecil sampai yang besar, untuk memperoleh seorang pemimpin yang baik itu ada kriteria yang jelas," katanya di Jayapura, Senin (7/3).

Menurut dia, pemilihan harus berpegang pada kriteria itu sehingga Freeport bisa memiliki direktur yang memenuhi syarat. Sebab, Freeport bukan perusahaan yang main-main. "Ini perusahaan yang teknologinya sangat modern dan tidak ada di dunia lain, kecuali di Freeport," katanya.

Dia menjelaskan, sosok yang tepat menduduki kursi presdir PTFI sangat sulit karena standar yang telah ditetapkan tinggi. Hal itu karena di dalamnya terdiri atas berbagai macam orang yang berbeda kerwarganegaraan dan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.

"Nah, itu memerlukan kemampuan yang tinggi, kemampuan manajerial yang baik, wawasan yang luas dan kemampuan menggerakkan/resourches yang ada untuk menciptakan produktivitas, menciptakan sumber daya baru untuk kemajuan," ucapnya.

Menurut Manufundu, tuntutan berbagai macam pihak agar orang asli Papua bisa menduduki posisi presdir PT Freeport tidak bisa dengan mudah dikabulkan karena ada banyak pertimbangan yang harus diambil.

"Karena itu, kita tidak bisa dengan tuntutan-tuntutan, tapi kita berpegang pada ketentuan yang berlaku. Ada tiga pertimbangan, pertimbangan perusahaan di mana pemegang saham punya hak mutlak, dia menentukan siapa orangnya dan apa syaratnya," ujar Manufandu.

Kedua, pertimbangan pemerintah kita, bagaimana pemerintah melihat dan mendengar suara masyarakatnya sehingga diperlukan syarat-syarat yang bisa diterima oleh semua pihak. Dia menambahkan, memang betul orang Papua yang memiliki tanah di mana PT Freeport melakukan eksplorasi tambang. Namun, teknologi untuk mengambil SDA yang ada di bawah tanah itu tinggi dan memerlukan biaya yang besar.

Hingga kini, PT Freeport belum memulai proses pemilihan presdir karena berbagai pertimbangan. "Proses pemilihan itu belum jalan karena sedang dipertimbangkan, dari sisi perusahaan atau pemegang sahamnya maupun Pemerintah Indonesia," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika