Ahad 06 Mar 2016 18:29 WIB

Kantor Satgas Program Indonesia Terang Dibuka di Indonesia Timur

Rep: Sapto Andika Candra / Red: Nur Aini
Warga menggunakan penerangan lilin ketika membaca Al Quran saat berlangsungnya pemadaman listrik di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (29/2).
Foto: Antara/Mohamad Hamzah
Warga menggunakan penerangan lilin ketika membaca Al Quran saat berlangsungnya pemadaman listrik di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (29/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk dua direktur regional yang mencakup enam provinsi di Indonesia bagian timur untuk merampungkan persiapan program Indonesia Terang. Program ini, rencananya bisa melistriki 12.659 desa atau 16 persen dari total jumlah desa se-Indoensia.

"Ini menjadi jawaban untuk mendekatkan PLN dengan persoalan masyarakat karena setiap wilayah memiliki karateristik dan tantangan berbeda yang tidak mungkin lagi dikelola secara tersentralisasi," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, di Jakarta, Sabtu (5/3).

Sudirman mengatakan, pihaknya segera membuka Kantor Satuan Tugas di Indonesia Timur serta menunjuk penanggung jawab minimal setingkat eselon II dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan investor akan terus dilakukan.

Rencananya, seluruh program ini akan berbasis data. Untuk itu, ia mengaku sudah bertemu dengan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal untuk mensinergikan program tersebut.

Ia menilai keempat pihak yakni ESDM, PDT, Bappenas, dan Kemenkeu harus memiliki satu semangat dan langkah yang sama, terlebih untuk wilayah timur secara lebih spesifik dengan terdiri atas banyak kepulauan. Oleh karenanya, dibandingkan menarik kabel antarpulau, maka yang bisa dikembangkan adalah memanfaatkan sumber setempat, energi baru terbarukan (EBT).

"Kami harus identifikasi dan inventarisir sumber EBT yang ada di sana. Meskipun dengan APBN sekuat tenaga yang kita sampaikan, maksimal kemampuan kita hanya 120 desa. Kemampuan pemerintah atau APBN sangat-sangat terbatas. Anggaran akan didobel dan triple tahun depan, kita memungkinan pihak swasta terlibat," katanya menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement