REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun infrastruktur BBM, LPG, dan gas bumi untuk mencapai pemerataan akses energi di seluruh pelosok Indonesia dengan total anggaran sekitar Rp 2,05 triliun. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga meminta Pertamina untuk membeli minyak mentah dari pasar internasional, untuk memanfaatkan harga minyak yang rendah saat ini.
Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto menyebutkan, penugasan untuk "memborong" minyak mentah dan pembangunan infrastuktur minyak termasuk kilang, butuh pendampingan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Alasannya, SKK Migas bisa menjadi perantara negosiasi antara Pertamina dan KKKS lain untuk menjadi kerja sama infrastuktur termasuk kilang.
"Iya, kita kita masih bicara dan kelihatannya peranan SKK Migas sangat penting sebagai penengah," kata Dwi, di Jakarta, Senin (29/2).
Vice President Corporate Communcation Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina akan semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai National Energy Company yang menjalankan usaha secara terintegrasi dari hulu ke hilir migas.
Dia mengungkapkan terdapat 15 titik terminal BBM yang tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur dengan anggaran Rp 212 miliar dengan total kapasitas 72 ribu KL, tiga titik depot pengisian LPG di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua senilai Rp 870 miliar berkapasitas total 6.000 MT, dan konversi BBM ke bahan bakar gas untuk 5.000 nelayan dengan anggaran Rp 71,25 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi. Proyek infrastruktur gas tersebut meliputi pembangunan LNG mini yang tahun ini memasuki fase engineering dengan pendanaan sebesar Rp 42,8 miliar, pipa gas bumi di Jakarta dan Bekasi sebesar Rp 120 miliar, jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Prabumulih, Cilegon, dan Balikpapan senilai Rp 605 miliar, pendistribusian konverter kit untuk transportasi senilai Rp 31 miliar, dan pembangunan SPBG di Bekasi dan Prabumulih dengan nilai Rp 95 miliar.
“Apabila infrastruktur ini tuntas dibangun, akan melahirkan efisiensi pendistribusian energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang selama ini pasokan energinya masih bergantung pada wilayah lain,” kata Wianda.
Untuk jaringan gas bumi bagi rumah tangga, kata Wianda, Pertamina melalui Pertagas Niaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Gas telah mengoperasikan jaringan gas kota di Kota Jambi, Sengkang, Prabumulih, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah pengguna sekitar 21 ribu sambungan rumah tangga. Sesuai penugasan pemerintah, pada tahun 2016 ini Wianda mengatakan bahwa Pertamina menargetkan akan mengalirkan gas di beberapa kota, meliputi Kabupaten Sidoarjo tahap kedua, Ogan Ilir, Subang, Bontang, dan Lhokseumawe.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Insentif Percepatan Pembangunan Kilang Minyak
Ikuti Whatsapp Channel Republika