REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inovasi ekonomi syariah sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Di sisi lain, jumlah SDM ekonomi syariah yang dibutuhkan terus meningkat.
Direktur CIBEST IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan, tahun ke tahun, permintaan terhadap SDM ekonomi syariah kian besar. Kecuali di 2015 dimana kebutuhan SDM di bank umum syariah sempat turun dari kebutuhan tahunan sekitar 40 ribu orang menjadi 37-38 ribu orang.
Meski begitu, dalam lima tahun terakhir ini, serapan SDM di perbankan syariah naik tiga kali lipat. Hal ini dinilai jadi sinyal meningkatnya kebutuhan SDM ekonomi syariah walau dibayangi pelambatan ekonomi beberapa negara.
Mengutip laporan States of Global Islamic Economy terbitan Thomson Reuters, sektor riil syariah seperti makanan halal dengan volume 6,5 triliun dolar AS dan pariwisata halal dengan volume 1,3 triliun dolar AS menunjukkan kebutuhan SDM lebih besar ada pada sektor riil. Sayangnya, ini justru lebih banyak dimanfaatkan negara-negara mayoritas non-Muslim. Tantangan Indonesia ada pada inovasi yang basisnya pengetahuan pada SDM.
Ada kebutuhan jangka pendek dan panjang dalam industri. Untuk jangka pendek, pembentukan SDM bisa dengan pelatihan. Untuk jangka panjang, tantangannya lebih rumit karena butuh sistem pendidikan yang mengakomodasi perkembangan keuangan syariah.
Selain itu, terkait kualitas, dari 256 perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan studi ekonomi syariah dan hanya delapan yang berakreditasi A, 84 berakreditasi B dan 164 berakreditasi C.
Secara global, baru sepertiga dari total negara OIC yang memiliki sistem pendidikan ekonomi dan keuangan syariah, S1, atau S2. Untuk negara non-Muslim, Inggris adalah yang paling bersemangat mengembangkan keuangan syariah. ''Indonesia sendiri dianggap maju untuk pendidikan keuangan Islam di antara negara OIC,'' kata Irfan dalam seminar Sharia Economic Day (Second) di FEB UI beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
