REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar pemerintah meningkatkan pembangunan di perdesaan. Pemerataan pembangunan ini dinilai sangat penting mengingat jumlah penduduk desa masih terhitung tinggi, yakni sekitar 50-60 persen daripada penduduk di perkotaan.

Ia pun memperkirakan, jika tak dilakukan pemerataan pembangunan di perdesaan, maka akan terjadi ketimpangan sosial dan tingkat urbanisasi yang tinggi.

"Bila perkembangan penduduk yang akan datang diperkirakan yang tinggal di perdesaan 40 persen, dan diperkirakan kota 60 persen terjadi urbanisasi," kata JK dalam rapat koordinasi Evaluasi Penggunaan Dana Desa 2015, Persiapan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/2).

Tingginya urbanisasi, kata dia, lantaran masyarakat perdesaan ingin mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. JK pun menekankan hal itu dapat dicapai jika pemerintah melakukan pemerataan pembangunan desa sehingga tercapai keseimbangan.

"Karena itu maka pembangunan desa jadi satu cara kita untuk jaga pemerataan sehingga kehidupan bangsa ini punyai keseimbangan," ujar dia.

JK mengatakan, jika masalah ini tak diatasi, urbanisasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat perdesaan pun akan menyebabkan masalah. Ia menyebut rasio gini di perkotaan saat ini justru lebih tinggi daripada di pedesaan.

JK menjelaskan, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat diperuntukan untuk peningkatan pembangunan di perdesaan sehingga dapat mendorong desa membangun kemandiriannya. Selain itu, dalam melakukan pembangunan, JK menyebut terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal itu pun menjadi satu sistem pembangunan nasional yang harus dijalankan.

Dengan begitu, sambung JK, pembangunan nasional pun dapat dijalankan secara merata dan adil. Sehingga, masalah kesenjangan sosial yang timbul dapat diminimalisasi.

Baca juga: Investasi di Kawasan Industri Dipermudah

Ikuti Whatsapp Channel Republika