REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPR mengaku tidak memahami jalan pikiran dari pemerintah mengadapi penurunan harga minyak dunia. Sebab, pemerintah tidak juga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, kalau pemerintah tidak menurunkan harga jual BBM, pemerintah sudah mengambil untung dari uang rakyat.

“Artinya, rakyat beri subsidi ke pemerintah untuk jalankan program pemerintah,” ujar Agus Hermanto di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Menurut Agus, hal itu adalah bentuk kebijakan yang salah. Sebab, pemerintah mencari untung dengan berjualan BBM. DPR meminta pemerintah memperbaiki tata kelola minyak. Selama ini, tim ekonomi yang mendukung Presiden Joko Widodo selalu menyalahkan pihak lain atas lambatnya ekonomi dan pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Padahal, kata dia, yang tidak memiliki kapabilitas dalam tata kelola perekonomian adalah tim ekonomi dari Jokowi.

“Ini tata pengelolaan BBM yang punya kompetensi untuk mengatur minyak ya, kompetensinmya bisa dilihat seperti ini,” tutur dia.

Politikus partai Demokrat ini mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah terbukti tidak mempan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Menurut dia, persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah ada di daya beli masyarakat yang terus turun. Akibatnya, tingkat konsumsi masyarakat menjadi turun. Perusahaan menjadi banyak yang bangkrut. Efeknya, banyak terjadi PHK di sektor industri.

“Menurut saya pengambil kebijakan masalah perekonomian tidak memiliki kapabilitas,” kata dia.

Baca juga: Menteri ESDM Nilai Harga BBM Perlu Dikenai Pajak

Ikuti Whatsapp Channel Republika