REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, penerapan Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak selalu menguntungkan pemilik modal asing (PMA). Pasalnya, beberapa sektor masih didominasi oleh pemilik modal dalam negeri (PMDN)
"Kita harus bicara per sektor, misalnya untuk transportasi dibuka 49 persen asing dan ini masih tetap dominan pengusaha dalam negeri," ujar Franky usai peresmian perluasan pabrik PT Asahimas Chemical di Cilegon, Jumat (12/2).
Franky menjelaskan, pemerintah memutuskan membuka investasi asing di sektor transportasi untuk meningkatkan konektivitas. Fokus utamanya yakni mendorong penurunan biaya logistik melalui transportasi yang memadai dan menjangkau seluruh daerah.
Sementara itu untuk industri farmasi dibuka 100 persen karena minat investasi PMDN stagnan. Bahkan, menurut Franky, beberapa pelaku industri farmasi dalam negeri kesulitan untuk mencari partner yang mau berinvestasi sebesar 15 persen.
"Jadi pertimbangan membuka investasi untuk asing bukan hanya buka begitu saja, tapi ada data base-nya," kata Franky.
Terkait dengan dibukanya investasi asing untuk bioskop, Franky menjelaskan, jumlah layar bioskop di Indonesia masih sedikit yakni sekitar seribu layar. Sedangkan di Cina, satu kota sudah memiliki 100 ribu layar bioskop.
Franky mengatakan, dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman disebutkaan bahwa porsi film Indonesia yang diputar di layar bioskop sebanyak 60 persen. Namun, kenyataannya saat ini film Indonesia yang diputar di layar bioskop jumlahnya masih belum mencapai 60 persen.
"Logikanya, semakin banyak bioskop maka peluang film Indonesia yang diputar akan semakin banyak bahkan bisa lebih dari 60 persen," kata Franky.
Selain itu, jika jumlah layar bioskop semakin banyak maka harga tiket akan menjadi lebih murah. Franky mendorong agar penambahan layar bioskop tersebut dapat tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan bukan hanya terkonsentrasi di kota besar saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika