REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyampaikan pemerintah akan memprioritaskan untuk bergabung dalam kesepakatan dagang Uni Eropa atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Usai menghadiri rapat terkait Free Trade Agreement di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Thomas mengatakan bergabungnya Indonesia dalam kesepakatan dagang Uni Eropa sangat penting guna menghindari hengkangnya sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.
"Sementara ini sudah jelas resmi itu trade agreement dengan Uni Eropa yang harus tuntas dalam dua tahun. Artinya akhir tahun depan, akhir 2017. Jadi itu yang menjadi fokus utama sementara ini," kata Thomas di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/2).
Ia menilai, bergabungnya Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas Uni Eropa dapat meningkatkan daya saing dengan negara lain, seperti Vietnam. Sebab, sambung Thomas, Vietnam telah bergabung dalam kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa sehingga memiliki akses yang lebih besar ke pasar ekspor di Eropa dan Amerika.
"Kalau kita prihatin soal pabrik Panasonic, Toshiba, Ford, dan sebagainya kalau tidak cepat maka ini semakin banyak pabrik yang akan tutup dan pindah ke Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam sudah punya akses bebas ke pasar ekspor besar seperti Eropa, dan Amerika," jelas dia.
Menurut dia, pemerintah melalui tim perunding dari Kementerian Perdagangan juga telah melakukan pembahasan dengan tim perunding dari Eropa. Thomas menjelaskan, sejumlah kendala yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama perdagangan inipun harus segera diatasi, yakni kendala mental dan teknis.
Thomas menekankan, pentingnya dilakukan perubahan mental baik dalam birokrasi, politik, dan sebagainya agar Indonesia tak hanya fokus pada masalah-masalah kecil.
Indonesia, kata dia, harus lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang lebih besar seperti persaingan regional. Sebab, Thomas menyebut saat ini Indonesia pun telah tertinggal dibandingkan negara lainnya seperti Vietnam.
"Jadi perlu perubahan mental yang menyeluruh di birokrasi, politik dan sebagainya. Jadi sudah era persaingan. Jadi kalau kita tidak bijaksana, gak besar hati dan berpikiran luas, maka akan ketinggalan dengan negara lain," jelas Thomas.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga menghadapi kendala teknis kesepakatan kerjasama perdagangan. Ia mencontohkan, permasalahan teknis pada dokumen perdagangan bebas Asia Pasifik atau Trans-Pasific Partnership (TPP) yang mencapai lebih dari seribu halaman. Sehingga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkajinya.
Lebih lanjut, Thomas mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan sejumlah kesekapatan dagang yang lebih kecil lainnya, namun memiliki potensi yang besar bagi Indonesia.
Ia mencontohkan kesepakatan dagang dengan Australia yang dinilainya memiliki daya beli yang tinggi dan modal investasi yang besar, serta kerjasama perdagangan EFTA.
Dalam rapat pagi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil sejumlah menteri membahas persiapan serta strategi kesepakatan perdagangan bebas, salah satunya kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa serta perdagangan bebas Asia Pasifik atau TPP.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Franky Sibarani, serta Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika