REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir dan keberadaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mewarnai pertanaman padi petani di 2016. Sebagian petani yang merugi akibat kejadian gagal tanam tersebut untuk pertama kalinya dapat perolehan ganti rugi oleh asuransi pertanian.
"Sudah ada di sejumlah tempat yang mengajukan klaim, kita langsung ganti dan cairkan uangnya agar petani bisa langsung tanam lagi," kata Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Mulyadi Hendiawan,di Jakarta, Selasa (2/2).
Ia menguraikan, klaim asuransi pertanian pada Januari 2016 terdapat di Sumatera Utara seluas 24 hektare, Jawa Tengah 29 hektare, dan Jawa Timut 3,2 hektare. Kegagalan tanam disebabkan banjir dan OPT. Sementara, total lahan sawah terasuransi di 2016 menginjak bulan kedua baru sekitar 2.300 hektare.
Sebenarnya kasus kegagalan tanam terjadi juga di sejumlah wilayah. Namun ia belum dapat menyebut luasannya karena masih dalam penghitungan. Namun, petani tidak dapat ganti rugi karena sebelumnya dia tidak mengasuransikan lahan sawahnya.
Ketua Umum Serikat Tani Indonesia Henry Saragih menyebut, petani kurang membutuhkan asuransi pertanian untuk tanaman padi. Sebab, lahan sawah padi sudah terjamin irigasi. "Karena padi cukup aman, yang bahaya itu justru lahan hortikultura seperti tomat dan cabai," kata dia.
Di sejumlah daerah seperti Sumatera Barat, justru petani merasa dipaksa menjadi anggota asuransi pertanian. Dari laporan yang ia terima, jika petani tidak mengasuransikan lahannya, maka ia tidak akan memeroleh bantuan lainnya seperti traktor, pupuk dan benih.
Ia menyarankan agar program asuransi pertanian dihentikan, untuk selanjutnya dialihkan ke program dukungan lain untuk petani. "Lebih bagus dipindah ke dukungan lainnya seperti penyediaan tanah ke petani, perlindungan harga yang stabil, pengembangan benih lokal dari petani, itu yang penting," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika