REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Nahdlatul Ulama (NU) untuk menguatkan perekonomian syariah di provinsi tersebut. Dorongan tersebut disampaikan sejalan dengan kehendak Pemprov Jawa Timur untuk menjadikan provinsi tersebut sebagai barometer perekonomian syariah di Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi melaporkan, saat ini Jawa Timur menjadi provinsi terdepan dalam pengambangan ekonomi syariah. Salah satu indikatornya, menurut Sukardi, kinerja pangsa pasar lembaga keuangan syariah di Jawa Timur mencapai 5,32 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar lembaga keuangan syariah nasional yang masih kurang dari lima persen.
“Untuk itu kami mengajak NU untuk mengembangkan ekonomi syariah. Pasalnya, kinerja pangsa pasar ekonomi syariah sangat bagus dan ke depan Pemerintah Provinsi Jatim telah menyiapkan berbagai program menarik untuk mengembangkan ekonomi syariah,” ujar Sukardi saat menjadi narasumber sarasehan Pengembangan Ekonomi NU di Kantor Pimpinan Wilayah NU (PWNU) Jatim, di Surabaya, Selasa (26/1).
Untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, Sukardi melaporkan, saat ini sudah terdapat 23 kantor cabang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 31 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 373 BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Pondok Pesantren serta Koperasi Syariah.
Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH. Mutawakkil Alallah mengatakan, program pengembangan ekonomi memang menjadi prioritas NU. Hal ini karena, salah satu tujuan NU sejak didirikan pada 1918 adalah sebagai gerakan kemandirian ekonomi, menjadi pusat penggalangan dana dan mengembangkan agama dan merebut kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
