REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah stok nasional untuk sapi, beras, dan komoditi pangan lainnya seharusnya dihitung oleh lembaga yang betul-betul independen. Lembaga tersebut haru bebas dari berbagai kepentingan.
Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa mengatakan penghitungan sebaiknya tidak dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menilai Kementan sangat berkepentingan dengan jumlah stok nasional guna menunjukkan kinerja.
(Baca: Pengamat: Harga Daging Sapi Indonesia Paling Mahal di Dunia)
"Kalau penghitungan stok sapi, beras, jagung, dan lainnya naik, maka itu menunjukkan kinerja mereka. Artinya ada kepentingan pribadi di sana," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (26/1).
Untuk itu, lanjut Dwi, seharusnya penghitungan dilakukan lembaga independen, misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) yang diberi kewenangan lebih besar untuk menghasilkan data lebih tepat dan akurat. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah sapi sebagian besar dimiliki peternak kecil, bukan peternak besar.
Peternak kecil, kata Dwi, tidak bisa diharapkan sebagai pemasok utama sapi nasional. Mereka tidak dapat menjual sapi secara kontinyu karena sapi-sapi tersebut terkadang digunakan sebagai aset atau cadangan harta.
"Kalau anak mau bayar biaya sekolah atau apa, baru aset itu dilepas. Untuk itu agak susah kalau mengandalkan kebutuhan daging kita pada pasokan peternak kecil," kata Dwi. Problem tersebut yang hingga kini masih membelit Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika