REPUBLIKA.CO.ID,  MATARAM- Iimbauan Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi agar Divre Bulog NTB tidak membeli beras dari luar daerah seakan tidak digubris. Sebab, akhir Januari nanti, Divre Bulog NTB tetap akan membeli dan menerima beras jenis premium sebanyak 7.000 ton dari Jawa Timur.

Kadivre Bulog NTB W Kuswinhartomo mengaku tetap akan menjalankan pembelian beras dari Jawa Timur. Sebab, itu merupakan perintah dari pusat untuk menjalankan pelaksanaan program beras miskin serta program pengendalian inflasi. Meski begitu, Bulog tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Bukan tidak bisa diikuti (imbauan), kami masih koordinasikan dengan pemda karena ada perintah pelaksanaan program pemerintah yaitu raskin dan pengendalian inflasi. Raskin itu sendiri alat pemerintah mengendalikan inflasi dan ada operasi pasar,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Jumat (22/1).

Menurutnya, pembelian beras dari Jawa Timur merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar penugasan terhadap Bulog NTB bisa terlaksana. Ia pun mengklaim beras asal Jawa Timur tersebut bukan beras impor namun beras jenis komersil dengan tingkat kerusakan 10 persen.

Ia menuturkan, Bulog NTB merupakan instansi vertikal yang menerima perintah dari kantor pusat untuk menerima atau mengeluarkan stok di Divre Bulog NTB. Sementara itu, terkait dengan pembelian beras dari Jawa Timur, ia sudah melaporkan kepada Gubernur NTB melalui surat tertanggal 7 Januari kemarin.

W Kuswinhartomo juga sudah melaporkan juga kepada Gubernur tentang penyerapan dan penyaluran stok beras serta pergerakan stok Divre NTB ke DKI Jakarta, NTT dan Bali. Hingga akhir tahun 2015, total pergerakan stok beras mencapai 97.700 ton. Sementara hingga Februari 2016, total ketahanan stok mencapai 9600 ton.

Baca juga, Stok Beras Bulog NTT Bisa untuk Dua Bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika