REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta mengubah konsep penyaluran bantuan yang selama ini diberikan kepada petani.

Di mana, bantuan jangan lagi berupa subsidi benih, pupuk maupun alsintan yang membuat petani seperti alat penggenjot produksi pangan. Seharusnya segala dana bantuan diarahkan untuk memandirikan petani, kemudian memuliakannya.

Hal tersebut diutarakan Inisiator Gerakan Petani Nusantara sekaligus pengajar di Departemen Proteksi Tanaman IPB Hermanu Triwdodo. Ia menyebut, jika pemerintah masih menggunakan cara-cara lama dalam memberi bantuan ke petani, ia yakin Indonesia masih akan terus impor pangan hingga tiga tahun mendatang.

"Kalau modelnya seperti ini, sama saja dengan tanam paksa zaman Belanda," ujar dia dalam acara diskusi tentang pencapaian kedaulatan pada Senin (18/1).

Banyak hal, lanjut dia, yang membuat Indonesia masih akan impor pangan, dan semua diawali dengan ketidakjelasan data luas lahan dan produksi.

Soal selanjutnya, pemerintah masih gagal mendefinisikan ketahanan pangan di pusat dengan koordinasinya di daerah. Program banyak berjalan sendiri-sendiri dan tidak jelas keberadaan barang bantuan ketika sampai di daerah.

Keprihatinan dunia pertanian makin kentara karena sumber daya manusianya yang makin menua. Sementara generasi muda masih rendah minatnya bergelut di usaha tani karena dinilai kurang menjanjikan.

"Selain itu, perangkat produksi fisik butuh banyak pembenahan, misalnya saluran air irigasi," tuturnya.

Niat pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan baik. Namun niat saja tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan cara yang baik untuk mewujdukannya. Kedaulatan pangan menurutnya tidak dengan cara pamer produksi meningkat dan berkelanjutan, namun juga menjadikan petani mulia dan berdaulat.

Menyoal Gerakan Petani Nusantara, Hermanu menerangkan kegiatan tersebut mengarah pada upaya kolektif petani mengingatkan pemerintah bahwa petani bukan alat produksi. Petani adalah komponen penting dalam pencapaian kedaulatan pangan sekaligus sokoguru bangsa yang menjaga kekokohan nusantara.

Selain itu, kegiatan tersebut akan dijadikan sebagai medium konsolidasi petani di seluruh nusantara untuk terus bekerja dan berinovasi untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Para petani yang terlibat dalam kegiatan  juga akan menampilkan berbagai inovasi teknologi dan produk yang dihasilkan.

"Ini juga akan menjadi bukti kalau petani punya kekuatan dan potensi untuk berdaulat tak hanya jadi alat produksi," tegasnya.

Dalam agenda, Gerakan Petani Nusantara pada 19-21 Januari 2016 akan diisi dengan sejumlah kegiatan. Di antaranya gelar teknoiogi dan inovasi milik petani, dialog kebangsaan dan dekiarasi serta penyusunan rencana aksi petani nusantara.

Selain petani, rembugan tani ini juga akan dihadiri unsur pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Komisi IV, akademisi, budayawan dan tokoh nasionai peduli petani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika