REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ketimpangan perekonomian di Indonesia kini sudah berada di lampu kuning. Ia menyebut jika kondisi ketimpangan ini dibiarkan maka Indonesia dapat mengalami kejadian seperti Arab Spring.
"Di Timur Tengah bermula dari ketimpangan. Arab Spring dimulai karena gini ratio 0,45. Kita sekarang 0,41 dan 0,43 di perkotaan. Sekarang sudah lampu kuning," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (13/1).
Ia berharap, agar kondisi ketimpangan ekonomi ini tidak semakin melebar sebab dapat membahayakan bangsa. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, JK mengatakan pemerintah memberlakukan kebijakan pajak bagi rakyat yang mampu.
"Pajak pun bisa naik kalau ada sistem lebih baik. Tidak mungkin kita door to door. Sistem IT lebih baik baru dapat pajak baik. Dibutuhkan teknologi," kata JK.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menaikkan kesejahteraan golongan menengah, yaitu dengan mendorong masyarakat untuk berwiraswasta. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat golongan menengah dengan bunga yang kecil.
JK mengatakan berdasarkan analisa keadaan ekonomi sosial, Indonesia saat ini berada dalam puncak ketimpangan.
"Dapat ditafsirkan dalam gini ratio, 1 persen penduduk miliki 50 persen aset bangsa. Dulu sekitar 30 persen. Saya yakin yang 1 persen tidak di ruangan ini," ungkapnya.
JK pun mendorong agar masyarakat bersama-sama mengubah ketimpangan ekonomi, yakni dengan meningkatkan usaha dan kreativitasnya. Ia menekankan tingkat kesejahteraan dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
"Pertumbuhan kita untuk capai kestabilan harus sekitar 7 persen. Apabila dapat stabilkan pertumbuhan kita bakal punya bangsa yang punya daya tahan," kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
