REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, kemacetan yang terjadi di musim liburan akan sulit dihindari. Meski bersifat sementara, tetapi pemerintah dinilai perlu melakukan antisipasi kemacetan yang inovatif.
Ia meminta antisipasi yang dilakukan tidak membuat pelarangan operasi terhadap salah satu moda transportasi. Menurutnya, pelarangan operasi merupakan tindakan yang berlebihan.
"Contoh di penyeberangan Selat Bali, untuk truk punya kapal sendiri dan jalur antrian sendiri, jadi tidak mengganggu kendaraan pribadi dan bis. Mungkin ini bisa diterapkan di jalan tol, lajur khusus truk walau tidak enak juga membuat mereka jadi panjang antriannya," ujarnya, Rabu (6/1).
Faktor lain yang membuat kemacetan, kata dia, ialah perilaku mengemudi yang berbeda antara dalam dan luar kota dan membuat arus lalin tidak lancar dan membahayakan. Selain itu, keberadaan pedagang-pedagang musiman dinilai menganggu lalu lintas.
"Satu hal yang pasti, banyak penyebab macet itu karena bottle neck. Jadi ingin rekayasa lalin kenapa tidak dari jauh-jauh sudah dijadikan satu antrian, pasti laju kendaraan lebih tinggi dibanding harus tersendat karena ada perebutan lajur yang membuat kendaraan memperlambat dan akhirnya jadi macet," ungkapnya.
Menurutnya, rest area juga menyumbangkan macet di jalan tol, tetapi lebih karena perilaku mengemudi yang mendadak belok memotong arus sementara banyak yang senang ambil bahu jalan untuk lurus.
"Perlu inovasi dari pengelola jalan tol dalam hal pembayaran. Misalnya sudah membeli koin atau apalah lalu di gerbang tol tinggal dilempar ke ember misalnya, khusus untuk jarak terjauh. Selain itu juga, memperbanyak GTO," ungkapnya.
Inovasi lain, seperti yang pernah dilakukan di Jerman dimana rangkaian KA, di bagian belakang ada gerbong yang bisa mengangkut mobil, seperti saat naik kapal fery.
"Langkah-langkah inovatif harus lebih didorong ketimbang pelarangan-pelarangan. Lagipula kemacetan yang heboh kan hanya di Jakarta, di daerah tidak terlalu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika