REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta upaya bersama agar perusahaan PT Freeport di Provinsi Papua segera dinasionalisasi dan tidak lagi dikuasai serta dinikmati pihak asing.
"PT Freeport adalah kekayaan bangsa yang mesti dinasionalisasi tanpa syarat, sebagai kekayaan bangsa dan negara ini," kata Ketua FPPI Mamuju, Muhammad Suyuti di Mamuju, Sabtu.
Ia meminta agar pemerintah tidak lagi membiarkan PT Freeport yang merupakan perusahaan tambang emas di Papua dikelola pihak asing. Potensi tambang emas di Papua harus dikelola bangsa ini sebagai sumber ekonomi negara.
"Jangan lagi di perpanjang kontrak dengan pihak negara asing, Freeport yang dikuasasi asing tidak mengkontribusi pembangunan bangsa ini, jadi harus dikelola sendiri, FPPI di Mamuju akan tetap mendesak pemerintah menasionalisasi Freeport dengan terus melakukan demonstrasi," katanya.
Menurut dia, organisasi FPPI sebagai organisasi kepemudaan di Indonesia telah melakukan aksi unjuk rasa diberbagai kota di Indonesia secara serentak pada (10/11) termasuk di Mamuju untuk mendesak pemerintah menasionalisasi Freeport.
Baca juga, Jokowi Ingin Freeport Merasa Nyaman.
"Negara ini dirugikan karena kekayaannya hanya dikelola negara lain, saatnya perusahaan raksasa itu dimiliki sendiri bangsa ini, untuk memperkuat bangsa dan negara ini," katanya.
Ia juga menyatakan bahwa FPPI menolak tambang uranium dikelola di Kecamatan Tapalang Mamuju.
"Uranium tidak boleh dikelola, sehingga kami juga berharap agar pemerintah tidak membiarkan kekayaan yang terkandung di Kecamatan Tapalang itu dikelola pihak lain apalagi pihak luar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
