REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah aliansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan sektor swasta meluncurkan kerangka kerja pengelolaan lanskap berkelanjutan baru di Global Landscapes Forum, yakni South Sumatra Eco-Region Alliance: A Partnership for Change (Aliansi Eko-Kawasan Sumatra Selatan: Kemitraan untuk Perubahan).
Aliansi yang dibentuk oleh Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin itu menyikapi deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, mata pencaharian lokal, serta dampak iklim terkait dalam konteks pembangunan ramah lingkungan.
Alex Noerdin menandatangani peraturan untuk meluncurkan kemitraan ini, yang didasari atas tiga elemen kunci, yaitu kebijakan yurisdiksional pemerintah dan kerangka kerja institusional, model lanskap pembangunan berkelanjutan, serta perkembangan monitoring dan pelaporan.
Kemitraan ini didesain bersama pemerintah pusat dengan pendekatanbottom-up dan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan serta mitra teknis kunci. Aliansi lintas sektor strategis ini akan menghasilkan sejumlah sarana untuk menjembatani berbagai upaya pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di mana saja di Indonesia.
Selain itu, inisiatif ini juga didukung sejumlah perusahaan yang memiliki komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersifat transparan dan bertenggat waktu, seperti Asia Pulp & Paper Group (APP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika