REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kajian atas pengembangan lapangan Abadi di blok Masela masih berlanjut. Keputusan apakah dibangun unit pengolahan gas di atas laut atau di darat juga belum final. Namun ternyata, biaya kajian yang dilakukan konsultan internasional ini lumayan mahal, Rp 3,8 miliar.

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menilai, biaya sebesar itu lebih baik ditanggung pemerintah daripada harus dibayarkan SKK Migas.

"Lebih baik pemerintah yang membiayai, karena ini perintah pemerintah. Konsultan bertanggung jawab pada siapa yang membiayai," kata Kardaya usai melakukan rapat dengar pendapat dengan SKK Migas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/11).

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menjelaskan, anggaran sebesar itu telah disetujui Kementerian Keuangan.

Amien menegaskan, audit atas rencana pengembangan dengan menunjuk konsultan independen merupakan perintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

Alasan dari penujukan konsultan asing ini adalah adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli perihal pengembangan Blok Masela, apakah secara on shore atau off shore. Bila SKK Migas sebelumnya menyebut pembangunan di atas laut lebih irit, sebaliknya dengan Rizal Ramli.

Amien menuturkan, lanataran belum ada anggaran sebesar itu di SKK Migas, maka pihaknya mendapatkan pendanaan dari DIPA, dan telah disetujui Kementerian Keuangan.

"Pemilihan konsultannya dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM. Dari enam kandidat, Ditjen Migas dan SKK Migas memilih satu, yakni Poten and Partners," ujar Amien.

Ikuti Whatsapp Channel Republika