REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan RAPBN 2015 di DPR sempat alot karena Fraksi Gerindra menolak usulan rancangan anggaran. Pengajuan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai lebih dari Rp 39 triliun menjadi salah satu poin penolakan tersebut. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah mendengarkan aspirasi DPR dan masyarakat, salah satunya yakni PMN.
"Kita kan mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi DPR bahwa contohnya PMN itu tidak sesuai yah. Pemerintah setuju untuk mencabut itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/10).
Ia menilai jika PNM tidak sesuai dengan aspirasi DPR, maka pemerintah akan mengikuti usulan DPR. Menurut JK, apabila postur RAPBN 2016 dapat disetujui oleh DPR dalam sidang Paripurna, maka pemerintah dapat bekerja dan mempersiapkan program-program lebih awal.
Ia pun meyakini penolakan Fraksi Gerindra dalam usulan RAPBN sebagai bentuk demokrasi. Sehingga, jika terdapat pro dan kontra dalam usulan RAPBN maka hal itu merupakan hal yang wajar.
"Tapi kan secara umum, memang demokrasi itu kan tidak 100 persen, tidak harus 100 persen, yang penting mayoritas. Tapi Gerindra juga sebenarnya sebagian besar sudah memahami," kata JK.
Menurut JK, pemerintah sepakat menghapus alokasi dana PMN lantaran DPR memberikan argumentasi yang dapat diterima. Postur RAPBN harus lebih banyak dianggarkan untuk program kerakyatan.
"Ya DPR kan memberi suatu argumentasi yang bagus, ya kita memahami argumentasi itu. Bahwa ini harus lebih banyak pada program kerakyatan. Saya telpon hampir semua pimpinan partai juga memahami itu," jelasnya.
JK menjelaskan pemerintah memasukkan besaran dana PMN untuk mendapat tambahan pemasukan bagi pemerintah. Kendati demikian, JK mengakui jumlah PMN kali ini termasuk besar.
"PMN kan untuk menambah pendapatan pemerintah. Memang pertama kali ini PMN itu diberikan banyak, biasanya kan kalau ada masalah-masalah," terang dia.
Selain itu, JK juga mengaku telah menghubungi sejumlah pimpinan partai guna membahas alokasi PMN. "Iya. Kita bicara, saya bicara ke orang partai, teman-teman," kata dia.
Seperti diketahui, Fraksi Gerindra menolak alokasi PMN sebesar Rp 39 triliun dalam RAPBN 2016. Selain itu, mereka mempermasalahkan target pendapatan negara dari pemasukan pajak karena dinilai terlalu tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
