REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Pemerintah berencana untuk memperluas jangkauan asuransi pertanian yang saat ini sedang bergulir. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono mengatakan dalam tahap pertama ini, asuransi mencakup satu juta hektare (ha) lahan tanam padi dari 7,6 juta ha lahan baku pertanian.
"Target petani kita yang memerlukan asuransi ini sangat banyak, sehingga ke depannya akan diperluas," kata Hari di Jimbaran, Bali, Selasa (27/10).
Asuransi pertanian saat ini dibatasi pada lahan-lahan pertanian yang sudah menjalankan usaha tani sesuai rekomendasi atau good agricultural practise. Hari menambahkan pemerintah saat ini tak mungkin memberlakukan asuransi pertanian secara nasional, sehingga diprioritaskan untuk wilayah endemis kekeringan, contohnya adalah Indramayu, Cirebon, Sragen, dan Pati.
Kementerian Pertanian, kata Hari telah memetakan wilayah-wilayah penerima. Petani yang menerima pun bisa personal, tidak terbatas pada petani yang tergabung dalam kelompok tani. Dalam skema asuransi pertanian, pemerintah mengalokasikan premi Rp 150 miliar untuk satu juta ha lahan. Asumsinya sebesar Rp 180 ribu per ha, dimana Rp 150 ribu dibayar pemerintah dan sisanya petani. Total pertanggungan yang bisa didapatkan petani maksimal Rp 6 juta per ha.
Terkait dengan panen padi nasional, musim kering berkepanjangan akibat el nino dipastikan memengaruhi jumlah panen. Meski diproyeksikan turun, Hari menilai produksi padi lima persen lebih tinggi dibandingkan 2014.
"Di Indonesia, petani tetap panen padi meski musim kemarau, sebab ada irigasi teknis dari bendungan-bendungan besar," katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya telah mengeluarkan data proyeksi atau angka ramalan (aram) I produksi padi 2015 mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 47 juta ton beras. Angka tersebut belum termasuk adanya faktor risiko akibat el nino dan la nina yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Aram II yang rencananya akan dirilis November tahun ini akan memasukkan realisasi produksi padi setelah dikoreksi dampak iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika