REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Dalam acara pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Kadin Amerika Serikat (AS), petinggi Freeport ikut hadir. Pertemuan itu digelar di Kantor US Chamber of Commerce di Washington DC, Senin (26/10) malam waktu setempat atau Selasa (27/10) pagi waktu Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani setelah acara tersebut membenarkan hal tersebut.
"Ada (Freeport), kan yang hadir semua diundang oleh US Chamber of Commerce sebagian yang sudah dan akan melakukan investasi di Indonesia," katanya.
Franky mengatakan posisi Indonesia dalam hal ini diundang oleh pihak Kadin AS. Meski Freeport hadir dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan tak ada pembicaraan khusus dengan mereka.
"Tidak ada pembicaraan khusus dengan mereka," kata Franky.
Ia menambahkan sampai saat ini memang sebanyak 90 persen investasi AS di Indonesia masih di sektor pertambangan dan hanya 10 persen sisanya pada sektor industri dan perkebunan. Oleh karena itu, wajar jika Freeport turut serta dalam acara tersebut.
Franky menambahkan ke depan pemerintah justru akan berupaya mendorong investasi yang lebih besar di sektor energi termasuk manufaktur. Pada kesempatan pertemuan itu, ia juga mengaku mendapatkan lebih banyak gambaran terkait potensi investor AS dalam konteks industri kreatif.
"Kita juga akan dorong investasi dari AS yang lebih besar di sektor industri kreatif termasuk pengembangan perfilman yang selama ini masih tertutup untuk asing. Bukan berarti akan kita buka 100 persen tapi potensi dalam negeri akan kita kembangkan. Saya kira cukup banyak yang potensial, salah satunya perusahaan yang memproduksi film Spiderman," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, tidak ada agenda pembahasan Freeport di Indonesia dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS), Sabtu – Kamis (24-29 Oktober) mendatang.
“Menteri ESDM Sudirman Said tidak jadi berangkat, jadi tidak ada spekulasi mengenai Freeport,” kata Pramono Sabtu (24/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika