REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengembangan 10 tujuan wisata prioritas dilakukan secara optimal sehingga hasilnya memenuhi target yang diinginkan.
Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinarkit dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis sore menjelaskan penegakan Presiden itu disampaikan saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (15/10). Presiden meminta untuk deregulasi di sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik mulai dari bebas visa kunjungan bagi wisatawan dari 75 negara, penghapusan ketentuan Clearence Approval for Indonesia Teritory serta pencabutan Cabotage Cruise untuk meningkatkan kunjungan kapal pesiar.
"Percepatan pengembangan 10 destinasi prioritas. Saya ingin ada langkah kongkrit untuk pengembangan 10 destinasi itu mulai dari revitalisasi badan pengelola di setiap destinasi, memperbaiki manajemen, promosi yang gencar, perbaikan infrastruktur jalan, air bersih dan listrik," kata Presiden.
Untuk menggerakkan sektor pariwisata, lanjut Presiden, juga perlu memperkuat infrastruktur transportasi. "Selain wisatawan asing, kita juga perlu melirik wisatawan Nusantara. Perlu infrastruktur transportasi yang memadai khususnya bandara, pelabuhan dan kereta api," ucap Presiden.
Di tengah melambatnya perekonomian global, sektor pariwisata justru menjadi penggerak ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan manca negara pada Agustus 2015 sebesar 850.542 wisman atau mengalami kenaikan sebesar 2,87 persen dibanding Agustus 2014.
Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2015 sebesar 6.322.592 wisman atau mengalami kenaikan sebesar 2,71 persen dibanding Januari hinga Agustus 2014. "Data yang saya terima juga hampir di semua negara di Asia Tenggara ini menurun, tapi kita, alhamdulillah bisa naik," kata Presiden.
Devisa yang dihasilkan dengan wisman sejumlah itu, setara dengan devisa sekitar 7,510 juta dolar AS. Tapi Presiden mengingatkan agar peningkatan kunjungan wisatawan manca negara tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. "Saya meminta Menteri Pariwisata di bawah koordinasi Menko Maritim membuat langkah-langkah terobosan untuk menajamkan program pembangunan pariwisata," kata Presiden.