REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Labor Institute Indonesia (LBI) menyatakan kaum buruh belum sepenuhnya menikmati upah layak, terbukti masih ada praktik-praktik upah buruh murah di lapangan, terutama di industri kelapa sawit dan sektor manufaktur.
Analis Ekonomi dan Politik Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga dalam siaran pers yang diterima menyebutkan sejumlah daerah yang upah buruhnya masih belum layak, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah daerah di Indonesia timur.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah juga belum mengeluarkan ketentuan peraturan tentang sistem pengupahan nasional sehingga kondisi dan situasi ketenagakerjaan saat ini tidak kondusif.
Menurut Andy, hidup layak adalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari para pekerja dan keluarganya. Mereka minimum membutuhkan 3.000 kalori per hari.
"Pemenuhan kebutuhan kehidupan layak para pekerja dan keluarga di daerah-daerah industri masih memprihatinkan," kata Andy, Sabtu (10/10).
Ia menyarankan agar pemerintah mempercepat realisasi penyediaan rumah susun murah untuk buruh dan cakupan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk kalangan buruh dan keluarganya segera diperluas.
Selain itu, menurut Andy, LBI meminta Presiden RI Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri agar lebih intens dalam mengimplementasikan "Trilayak Pekerja", yaitu kerja layak, upah layak, dan hidup layak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
